Labib, Fadhlurrohman (2023) ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK LPPOM MUI DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK YANG TERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelayanan Pengawasan MUI Pada Pelaku Usaha di MUI Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Tribakti.
![]() |
Text
bab I.pdf Download (4MB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
cover.pdf Download (450kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB) |
Abstract
Labib Fadhlurrohman. 2023: ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK LPPOM MUI DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK YANG TERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelayanan Pengawasan MUI Pada Pelaku Usaha di MUI Kota Kediri), Jurusan Perbankan Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Nailal Muna, S.HI., M.Pd.I. Kata Kunci: Manajemen Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, Pengawasan Sertifikasi Halal Bagi seorang muslim, halal adalah sebuah keharusan. Makanan halal akan menghasilkan perilaku dan tindakan halal serta prinsip halal ini menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) yang merupakan wadah ulama’ bisa juga dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum dalam Islam. Ketentuan kehalalan pun menjadi leading factor yang memberikan nilai tambah bagi dunia usaha. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dituntut untuk mempersiapkan system jaminan tentang kesinambungan proses produksi halal secara konsisten. System jaminan tersebut mengacu terhadap pada manajemen terpadu yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap lini. Tujuannya untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produksi yang dihasilkan dapat selalu dijamin. Di MUI Kota Kediri dalam satu bulan terakhir memiliki kisaran 300 UMKM yang dinyatakan sudah tersertifikasi halal, akan tetapi dalam system pengawasan terhadap pelaku UMKM masih dinyatakan berkurang, karena semenjak beredarnya sertifikasi halal produk di tahun 2023 ini, auditor dari MUI kurang terjun ke lapangan dan lebih berbasis ke system online. Peneliti mengungkapkan judul ini, karena perlu dikaji secara teliti dan didasari dengan berbagi teori tentang kepemerintahan meliputi: manajemen pelayanan publik dan kebijakan publik. Selain itu, di Indonesia sudah memiliki banyak modal usaha, tinggal bagaimana kita bersama mau menempatkan kehalalan sebagai sebuah keharusan. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian kualitatif. yang dilatar belakangi dengan adanya persoalan masyarakat yang masih meragukan akan sertifikasi halal produk baik ditinjau dari manajemen atau system pengawasan pasca sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan atau sumber pengetahuan bagi pelaku usaha umumnya dan masyarakat pada khususnya bahwa sertifikasi halal yang sudah beredar dan dikeluarkan surat keterangan oleh Majelis Ulama’ Indonesia sudah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian tentang analisis manajemen pelayanan kebijakan publik LPPOM MUI dalam perlindungan dan jaminan produk yang tersertifikasi halal dirasa sudah efektif, karena dapat mempermudah bagi pelaku usaha atau masyarakat yang mengkonsumsi produk yang bersertifikasi halal untuk selalu mengkonsumsi makanan halal yang sesuai syari’at.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjects: | 200 – Agama > 200 Agama > 204 Pengalaman religius, kehidupan dan praktik 200 – Agama > 200 Agama > 206 Pemimpin dan organisasi keagamaan 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 330 Ekonomi 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 336 Keuangan publik 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 338 Produksi |
Divisions: | Fakultas Syariah > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Achmad Roysul Rohim |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 03:40 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 03:40 |
URI: | http://repo.uit-lirboyo.ac.id/id/eprint/3148 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |